Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansyah, menyoroti pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi Jalan Jarakosta

Mediaintelijen.id

Bekasi,28/10/2026

Kabupaten Bekasi — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, menyoroti pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi Jalan Jarakosta–Kobak Rante yang berada di wilayah Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan lemahnya pengawasan di lapangan, pelaksanaan pengujian slump beton, serta penambahan air ke dalam beton sebelum pengecoran.

Berdasarkan keterangan N. Rudiansah, dirinya bersama tim awak media melakukan pemantauan di lokasi pekerjaan pada Selasa (27/10/2026), mulai sekitar pukul 03.59 WIB hingga pukul 06.06 WIB.

Dalam pemantauan tersebut, tim mencermati proses pengecoran yang disebut telah menggunakan empat mobil molen pengangkut beton. Namun, menurut N. Rudiansah, konsultan pengawas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan teknis pekerjaan diduga tidak terlihat berada di lokasi pada saat proses pengecoran berlangsung.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan mutu beton dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Selain keberadaan konsultan pengawas, pelaksanaan pengujian slump beton juga menjadi perhatian. N. Rudiansah menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh timnya dari teknisi di lapangan, mobil pertama diduga tidak menjalani pengujian slump. Pengujian disebut baru dilakukan terhadap mobil kedua dengan hasil sekitar 6,5 sentimeter.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada tim, pengujian tersebut dilakukan oleh teknisi bersama pengemudi tanpa disaksikan konsultan pengawas.

Tim juga mempertanyakan pengujian terhadap mobil ketiga dan keempat yang, berdasarkan hasil pemantauan mereka, diduga tidak menjalani pengujian slump sebagaimana yang diharapkan.

Dalam proses pengecoran, tim turut menyoroti dugaan penambahan air ke dalam beton oleh salah seorang pekerja. Menurut N. Rudiansah, tindakan tersebut perlu mendapat penjelasan dari pelaksana dan pengawas teknis karena penambahan air yang tidak terkendali dapat memengaruhi mutu beton.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis, termasuk dokumen pengiriman beton, hasil pengujian, spesifikasi campuran, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan konsultan pengawas, teknisi yang disebut bernama Putra memberikan keterangan bahwa konsultan berada di bagian depan lokasi. Namun, teknisi tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti arahan konsultan terkait proses pengecoran yang berlangsung.

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang menurut N. Rudiansah perlu diklarifikasi oleh pihak konsultan pengawas maupun pelaksana proyek, yakni CV Bintang Jaya.

Ia menilai pengawasan pekerjaan konstruksi harus berjalan secara optimal, terutama pada tahapan pengecoran yang membutuhkan pengendalian mutu dan pemeriksaan teknis secara cermat.

“Apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan, kami meminta DSDABMBK terkait melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pelanggaran tersebut terbukti,” ujar N. Rudiansah.

Ia juga meminta agar evaluasi dilakukan terhadap kinerja konsultan pengawas. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dugaan konsultan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kontrak, ia berharap dilakukan tindakan tegas, termasuk evaluasi atau penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya proses pengecoran, N. Rudiansah juga menyoroti kondisi permukaan beton yang menurut hasil pemantauan timnya tampak membentuk genangan air di beberapa titik.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kerataan permukaan pekerjaan. Namun, untuk memastikan penyebabnya, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kemiringan permukaan, sistem drainase, serta hasil akhir pekerjaan beton.

Menurutnya, kualitas pembangunan infrastruktur tidak cukup dinilai dari selesainya pekerjaan secara fisik. Hasil pekerjaan juga harus memenuhi spesifikasi teknis, memiliki mutu yang sesuai, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

“Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah tidak memberikan hasil maksimal. Kami meminta dinas terkait turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan ini,” tegasnya.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut bernama Rekonstruksi Jalan Jarakosta–Kobak Rantie, berlokasi di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Papan proyek mencantumkan nilai pekerjaan sebesar Rp2.689.458.371, bersumber dari 000.3.3/388/SPK/PJL-DSDABMBK/ APBD/ 2026, dengan pelaksana CV Bintang Jaya. Waktu pelaksanaan tercantum selama 90 hari kalender, mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 Desember 2026.

Sementara itu, dokumen delivery ticket beton yang diperlihatkan tim mencantumkan tanggal 27 Oktober 2026 dan nama proyek rekonstruksi Jalan Jarakosta–Kobak Rantie. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu bahan pemeriksaan untuk mencocokkan pengiriman beton dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

N. Rudiansah menegaskan bahwa pihaknya mendorong dinas terkait, Komisi lll DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan ketidaksesuaian tersebut. Ia juga meminta agar CV Bintang Jaya dan konsultan pengawas memberikan penjelasan mengenai proses pengendalian mutu beton serta pelaksanaan pengawasan selama pengecoran.

Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran terhadap kontrak maupun ketentuan teknis yang berlaku, ia meminta agar tindakan diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap perusahaan pelaksana.

Hingga naskah ini disusun, keterangan resmi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, konsultan pengawas, serta CV Bintang Jaya terkait sejumlah dugaan tersebut belum dimuat dalam berita ini. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan.

(Iwan Diego)