Mediqintelijen.id
Bekasi,30/12/2025
Bekasi – Kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi sepanjang tahun anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Ketua Bidang Investigasi Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI) Kabupaten Bekasi, Erpin, menilai ketiga perusahaan plat merah tersebut diduga tidak transparan kepada publik, baik terkait target maupun capaian kinerja selama satu tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Erpin pada Jumat (26/12/2025). Ia menegaskan bahwa hingga mendekati akhir tahun 2025, tidak satu pun dari tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang secara terbuka melakukan ekspose kinerja kepada media massa untuk disampaikan kepada publik.
“Mendekati akhir tahun 2025 tidak ada satu pun dari tiga BUMD milik Pemkab Bekasi yang melakukan ekspose kinerja ke wartawan agar diketahui publik. Anehnya, saya juga menduga tidak ada ketegasan dari Plt Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) terhadap para direksi agar mengedepankan transparansi,” tegas Erpin.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan kepemimpinan pemerintah daerah terhadap BUMD yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Erpin menyebut, ketertutupan informasi mengenai target dan capaian kinerja BUMD sepanjang 2025 berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi menggunakan anggaran daerah.
“Itulah mengapa KAMI Kabupaten Bekasi menduga para direksi dari tiga BUMD ini tidak transparan, baik kepada publik maupun kepada pelanggan mereka. Sampai hari ini tidak ada informasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi terkait capaian kinerja mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik daerah, BUMD memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan laporan kinerja secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
“Perusahaan milik daerah seharusnya rutin menggelar ekspose kinerja. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan rasa curiga di masyarakat. Jangan sampai BUMD hanya menjadi beban APBD tanpa kontribusi yang jelas,” katanya.
Lebih lanjut, Erpin juga mendesak agar ketiga BUMD tersebut segera memaparkan target kerja tahun 2026 sekaligus membuka evaluasi capaian kinerja tahun 2025, termasuk apakah perusahaan mencatatkan keuntungan atau justru kerugian.
“Kalau sudah dibuka ke publik, kita bisa melihat apakah di tahun 2025 BUMD untung atau rugi. Dari situ bisa disusun target yang realistis untuk tahun 2026. Jangan cuma pamer kegiatan TJSL atau bantuan sosial, tapi abai pada kontribusi riil terhadap PAD Kabupaten Bekasi,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana peran dan keberlangsungan tiga BUMD tersebut dalam menopang perekonomian daerah.
“Saya berharap ini segera dilaksanakan. Intinya, masyarakat harus tahu bagaimana kondisi dan kinerja tiga BUMD Pemkab Bekasi. Transparansi adalah kunci, bukan pilihan,” tutup Erpin.
(Rbn/Red
Social Header