Mediaintelijen.id
Bekasi,23/01/2026
Bekasi – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Bekasi kian menunjukkan skala serius. Hingga Jumat (23/1/2026) pagi, banjir dilaporkan masih terjadi di 20 kecamatan, merendam ribuan rumah warga dan melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah titik. Namun di tengah kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi justru dinilai tidak menunjukkan kehadiran nyata di tengah masyarakat terdampak.
Kritik keras itu disampaikan Pimpinan Redaksi Media Intelijen.id, Hendra Lesmana, saat ditemui awak media di Perumahan Puri Nirwana Residence, salah satu kawasan yang hingga kini masih tergenang banjir, pada Sabtu (24/1/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, banjir merendam 31 desa yang tersebar di 13 kecamatan, sementara laporan lapangan mencatat dampak banjir meluas hingga 20 kecamatan secara keseluruhan.
“Ini bukan skala kecil. Puluhan kecamatan terdampak, ribuan rumah warga terendam, aktivitas masyarakat lumpuh. Tapi anehnya, wakil rakyat justru nyaris tidak terlihat,” tegas Hendra.
Ia mengungkapkan, di wilayah tempat tinggalnya, genangan air sudah bertahan selama tiga hari tanpa kepastian penanganan yang jelas. Banjir pertama terjadi pada pekan lalu, namun banjir susulan pada pekan ini disebut sebagai yang terparah.
“Air sudah tiga hari tidak surut. Warga kesulitan beraktivitas, ekonomi terganggu, anak-anak kesulitan sekolah. Tapi DPRD Kabupaten Bekasi seolah diam seribu bahasa,” ujarnya.
Menurut Hendra, kondisi ini mencerminkan krisis empati dan kegagalan fungsi pengawasan DPRD. Ia menilai, banjir yang terjadi hampir setiap tahun tidak bisa lagi semata-mata disebut bencana alam, melainkan akibat dari buruknya tata kelola lingkungan, drainase, dan pengawasan pembangunan yang lemah.
“Kalau setiap tahun banjir dan skalanya makin luas, ini bukan lagi musibah, tapi kegagalan kebijakan. DPRD punya fungsi pengawasan, tapi fungsi itu tidak terlihat ketika rakyat kebanjiran,” tandasnya.
Hendra juga menyayangkan tidak adanya kehadiran langsung anggota DPRD di lokasi terdampak, baik untuk mendengar keluhan warga, memberi dukungan moril, maupun mendorong langkah konkret lintas instansi.
“Mereka disebut wakil rakyat, tapi saat rakyat benar-benar menderita, justru menghilang. Tidak ada empati, tidak ada solidaritas, bahkan sekadar hadir pun tidak,” katanya.
Sebagai pimpinan media sekaligus warga terdampak, Hendra menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk peringatan keras agar DPRD Kabupaten Bekasi tidak terus bersikap reaktif dan seremonial, melainkan mengambil peran nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir yang sudah menahun.
“Jangan hanya muncul saat kampanye atau rapat. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar retorika di ruang sidang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kabupaten Bekasi terkait kritik tajam dan kondisi banjir yang masih meluas di wilayah tersebut. ( Rbn/Red )
Social Header