Media intelijen.id
Bekasi,11/07/2025
Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (FORMADES PM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Aksi yang mereka adakan ini menuntut terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut agar di buka secara transparan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pada aksi yang digelar kali ini, salah satu tokoh masyarakat Desa Pantai Mekar, Darman menyampaikan bahwa kedatangan mereka kesini meminta kepada Pemerintah Desa, agar menyampaikan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 sampai 2024 kepada masyarakat Desa Pantai Mekar.
" Dengan Keterbukaan informasi publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberdayakan masyarakat," Tegasnya.
Lebih lanjut Darman berkata,"Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana badan publik bekerja, menggunakan anggaran, dan membuat keputusan. Hal ini mendorong badan publik untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan meningkatkan kepercayaan publik, sebab adanya dugaan penyelewengan anggaran , sehingga kami meminta laporan keuangan kepada Kepala Desa secara terbuka,
Sesuai janji Kepala Desa minta waktu 14 hari tidak memberikan apa yang kami minta, maka kami akan menurunkan masa aksi yang lebih besar," Tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Surono yang juga merupakan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Pantai Mekar. Pentingnya keterbukaan informasi publik,
Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, memberikan masukan, dan mengawasi kinerja pemerintah.
Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
dan Keterbukaan informasi publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi dugaan penyimpangan." Tukasnya.
( Saka adi Wijaya)
Social Header